Mungkin sebagian orang membayangkan Amerika sebagai negara yang kaya raya. Hmm… lebih tepatnya kaya utang! Itulah yang menjadi sumber pertikaian politik di Washington selama beberapa minggu kemarin – yaitu bagaimana mengendalikan utang yang terus menggelembung.

Ketua DPR AS John Boehner mengumumkan kesepakatan Kongres dan Gedung Putih memangkas anggaran $ 38,5 milyar sehingga pemerintah tak jadi gulung tikar.

Intinya kubu Republik dan Demokrat di Kongres berseteru soal berapa besar anggaran pemerintah AS, untuk periode tahun fiskal 2011. Lho.. tahun fiskal kan harusnya dimulai September? Itulah yang bikin lebih heboh lagi… anggaran pemerintah AS ini sudah lama lewat deadline, baru akhirnya disepakati Jumat kemarin dekat tengah malam.

Jika saat itu Kongres tidak bisa sepakat, maka pemerintah AS akan berhenti beroperasi. Ini artinya pegawai negeri dirumahkan (sekitar 800 ribu orang), semua layanan dan fasilitas pemerintah tutup (misalnya kantor pembuatan paspor, kantor pajak sampai museum dan taman nasional). Bahkan tentara AS yang bertugas di luar negeri juga belum tentu dibayar!

Gila nggak? Masak pemerintah negara adidaya bisa gulung tikar seperti warung kaki lima? Dan bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Pada masa pemerintahan Bill Clinton, pemerintah AS sempat berhenti beroperasi selama 20 hari, tepatnya di akhir tahun 1995. Memang inilah konsekuensi pertikaian dua kubu oposisi di Kongres, yang memegang penuh kendali kocek negara. Kongres AS terdiri dari lembaga Senat, yang sekarang dikuasai partai Presiden Obama, partai Demokrat dan lembaga DPR yang kini dikuasai Republik.

Inti perdebatan bersumber pada perbedaan ideologis antar kedua kubu. Partai Republik, umumnya senang pemerintahan yang ramping dan tidak banyak berperan dalam kehidupan pemerintah. Menurut mereka, kesejahteraan rakyat lebih baik dicapai lewat mekanisme pasar bebas, bukan ikut campur pemerintah. Partai Demokrat sebaliknya, ingin pemerintahan yang lebih besar perannya, demi memastikan keadilan sosial. Argumennya adalah, mana mungkin pasar dan swasta dapat menjamin kesejahteraan semua warga, terutama kelompok yang terpinggirkan (orang miskin, kaum difabel, minoritas, dsb). Kalau dilepas sepenuhnya ke mekanisme pasar, pasti yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Demokrat umumnya mendukung program-program tunjangan sosial bagi yang membutuhkan, sehingga memerlukan anggaran yang lebih besar.

Setelah negosiasi a lot berminggu-minggu, akhirnya kesepakatan dicapai pada detik terakhir, kurang dari 90 menit sebelum masa berlaku anggaran sementara habis dan penutupan pemerintah. Kedua kubu sepakat memangkas $ 38,5 milyar. Jumlah yang besar, tapi sebetulnya tak seberapa dibanding utang pemerintah AS yang mendekati $14 trilyun!

Presiden Obama bertemu wisatawan di Monumen Lincoln Memorial, menyampaikan kelegaannya karena pemerintah tak jadi tutup sehingga wisatawan bisa menikmati kunjungan mereka ke DC.

Sebagai pegawai pemerintah (VOA adalah lembaga federal pemerintah AS), saya cukup lega karena pemerintah berjalan kembali dan saya bisa menerima gaji seperti biasa! Phew… padahal kemarin sudah sempat hitung-hitungan berapa duit celengan yang bisa dirogoh kalau sampai saya dirumahkan.

Tapi seperti halnya rakyat Amerika umumnya, saya juga kesal dengan cekcok para politisi Amerika yang tidak bermutu. Sebab pada saat-saat terakhir, perdebatannya bukan lagi urusan berapa nominal dolar yang harus dipangkas, melainkan di mana pemangkasan tersebut harus dilakukan. Dan ujung-ujungnya adalah permainan ideologi. Kubu Republik yang umumnya konservatif secara sosial, ingin agar dana pemerintah untuk Planned Parenthood, lembaga yang menyediakan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, sama sekali dihapuskan, dengan alasan lembaga ini menyediakan layanan aborsi (meskipun tidak menggunakan dana pemerintah). Kubu Demokrat (yang umumnya liberal dalam issu-issu sosial) menolak mentah-mentah karena tidak ingin mengorbankan kepentingan perempuan demi mencapai sepakat soal anggaran.

Sebagai orang Indonesia, fenomena ini sangat menarik karena rasanya tak mungkin terjadi dalam sistem politik kita. Dinamika eksekutif-legislatif AS berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia juga tidak ada dikotomi ideologis small government vs big government seperti di Amerika. Namun saya ambil hikmahnya begini, politisi di manapun sama saja. Banyak gaya, banyak bicara, ujung-ujungnya memperjuangkan kepentingan kelompok sendiri, bukan negara.

Bagaimana menurut Anda?

Apapun pendapat Anda mengenai kebijakan luar negeri AS, saya pikir Hillary Clinton layak dipuji. Bayangkan, begitu banyak krisis datang bertubi-tubi, mulai dari krisis finansial global, peningkatan pasukan AS di Afghanistan, mengakhiri keterlibatan AS di Irak, gempa bumi Haiti, gelombang reformasi Timur Tengah hingga krisis nuklir Jepang. Semuanya menuntut perhatian sang Menlu. Menurut majalah People, Hillary Clinton melebihi 66 menlu pendahulunya dalam hal kunjungan kenegaraan – selama 15 bulan memimpin Departemen Luar Negeri AS hingga minggu lalu, Clinton bepergian ke 80 negara, dengan total jam penerbangan 1075 jam!

Sekali lagi, Hillary Clinton layak dipuji. Tapi entah mengapa, ia kurang dihargai. Banyak warga Amerika yang masih melihatnya sebagai sosok yang tak bersahabat, tough, haus kuasa sejak dari jaman ia menjadi Ibu Negara, saat duduk di Senat hingga sekarang menjabat menjadi Menlu. Saya tak sependapat. Menurut saya ia adalah seorang pemikir cerdas sekaligus pelaku yang efektif. Ada dua hal yang melandasi pandangan saya ini. Pertama, penekanan Clinton atas pendekatan soft power dalam politik luar negeri AS. Kedua, perjuangannya untuk menempatkan kesetaraan hak perempuan sebagai isu keamanan yang layak diprioritaskan.

Menlu AS Hillary Clinton berbicara dalam forum '100 Women Initiative' Maret 2011.

Soft power, adalah istilah yang digunakan pemikir hubungan internasional Joseph Nye untuk menggambarkan instrumen kebijakan luar negeri suatu negara yang digunakan untuk ‘mencapai tujuan melalui atraksi/ ketertarikan dan bukan pemaksaan’. Intinya, menggunakan pendekatan non-militeristik untuk mencapai tujuan politik luar negeri. Karena namanya yang kurang gagah dan berkesan lembek, soft power juga sering disebut sebagai smart power. Inilah strategi yang ditekankan Hillary Clinton selama menjabat – mendukung perubahan yang terjadi di suatu negara agar sesuai dengan agenda Amerika, yaitu penegakan demokrasi dan HAM. Pada setiap kunjungan luar negeri misalnya, Clinton selalu meluangkan waktu untuk bertemu aktivis perempuan, mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat madani, untuk memberikan semangat dan dukungan bagi perjuangan mereka. Ia juga aktif mendorong isu-isu seperti kebebasan internet dan kebebasan pers di seluruh dunia. Ia mencoba merangkul generasi muda, seperti yang dilakukannya pada acara ‘Dahsyat’ di RCTI dalam kunjungannya ke Jakarta tahun 2009.

Pada awalnya, pendekatan Clinton dicemooh. Jenderal-jenderal dan politisi Amerika yang terbiasa dengan bahasa senjata menganggap pendekatan ini sebagai ‘keputrian’ dan tak bersubstansi. Tapi sekarang, lihat wujudnya. Gelombang perubahan di berbagai negara Timur Tengah bukan dicetus oleh operasi militer melainkan dimotori oleh kaum muda yang menuntut hak atas keleluasaan berpikir dan bergerak. Gerakan ini merambat demikian cepat, antara lain karena peran internet, khususnya media sosial. Inilah buah strategi soft power. Inilah wujud Doktrin Clinton.

Hillary Clinton juga layak dipuji atas perjuangannya atas hak perempuan. Dalam pidatonya di hadapan Komisi PBB untuk Status Perempuan 2010, Clinton menggambarkan kondisi perempuan di dunia sebagai berikut, “Sebagian besar petani di dunia adalah perempuan, namun mereka sering dilarang memiliki lahan yang mereka pelihara atau meminta pinjaman bank untuk investasi ke lahan tersebut. Perempuan merawat orang yang sakit namun seringkali mereka tidak mendapat perawatan ketika sakit. Perempuan membesarkan anak-anak namun seringkali tidak mendapat perawatan cukup saat melahirkan, sehingga persalinan tetap menjadi penyebab kematian utama perempuan di dunia. Perempuan jarang menjadi sumber konflik bersenjata namun selalu menjadi korban. Ketika pihak bertikai berunding, perempuan tak diikutsertakan meskipun perundingan ini membahas masa depan mereka dan anak-anak mereka”.

Dalam memperjuangkan perbaikan nasib perempuan, Clinton menggunakan strategi yang sangat cerdas – menempatkan isu ini sebagai sebuah isu keamanan, sehingga layak diutamakan. Menurutnya, “Jika kita melihat berbagai konflik akhir-akhir ini, ada hubungan langsung antara penindasan pada perempuan dan ekstrimisme. Jadi layak bagi Amerika untuk memperjuangkan hak perempuan, karena dengan demikian akan meningkatkan keamanan kita sendiri”.

Argumen ini mencengangkan. Bayangkan, sebuah negara adidaya menempatkan pemberdayaan perempuan dan anak-anak perempuan sebagai landasan utama politik luar negerinya. Ini berarti setiap langkah PLN AS harus berdampak positif bagi perempuan. Bukan karena isu kesetaraan jender dianggap sebagai isu moral, isu kemanusiaan, isu keadilan, melainkan sebagai isu keamanan dan perdamaian. Premis Clinton adalah, kesetaraan jender akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat suatu negara sehingga mengurangi sumber konflik dan membuat negara menjadi lebih stabil dan damai.

Tahun 2012 nanti, saat masa jabatan Presiden Obama yang pertama habis, Hillary Clinton sudah menyatakan tidak lagi bersedia menjabat Menlu. Ia ingin melakukan hal lain, katanya. Apapun hal itu, saya harap Hillary Clinton akan meneruskan perjuangannya, memberikan suara dan semangat bagi perempuan dunia.

Salam hangat dari Washington.

Seorang polisi berdiri di atas puing-puing rumah anggota Ahmadiyah yang diserang massa di Cikeusik, Senin (2/7).

Seperti banyak warga rantau Indonesia di Amerika, saya malu sekali minggu lalu ketika beberapa kenalan Amerika menanyakan soal kasus penganiayaan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik yang masuk berita di sini. Bagaimana saya bisa menjelaskan kebiadaban yang dilakukan atas nama agama ini? Saya pun terketuk untuk membuat liputan mengenai warga Ahmadiyah di Amerika, dengan harapan perbandingan ini bisa sedikit membuka mata pelaku dan simpatisan kekerasan antar agama bahwa tindakan mereka tersebut kerdil dan nista.

Berangkatlah saya mengunjungi Mesjib Baiturahman di daerah Silver Spring, Maryland, sekitar 50 menit dari ibukota Washington, DC. Saya disambut dengan hangat, lengkap dengan tawaran minum teh dari Naseem Mahdi, wakil ketua Komunitas Ahmadiyah Amerika. Dari Naseem Mahdi saya belajar mengenai jemaah Ahmadiyah di Amerika yang ternyata aktif sejak tahun 1920an. Jumlah mereka tidak banyak, hanya beberapa puluh ribu di antara sekian juta umat Muslim di Amerika. Namun mereka cukup aktif. Awal tahun ini misalnya, mereka melancarkan kampanye “Muslims for Love, Peace and Loyalty” yang membawa pesan cinta damai. Salah satu hal yang mereka lakukan adalah menyewa billboard video besar di Times Square, pusat kota New York dan membagikan selebaran pada warga dan wisatawan.

Naseem Mahdi menjelaskan meski umat Ahmadiyah Amerika dan Muslim Amerika pada umumnya tidak punya hubungan kerja yang intim, namun kedua kelompok ini saling santun dan menghormati. Kedua kelompok meyakini benar prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh Amandemen Pertama Konstistusi Amerika. Menurut Mahdi, “Warga di sini tahu konstitusi AS menjamin kebebasan beragama. Tak ada yang bisa menentukan saya Muslim, kamu bukan, saya Kristen, kamu bukan. Ini hak pemberian Tuhan dan dilindungi konstitusi. Orang boleh saja bilang kami bukan Muslim tapi tak ada yang bisa memaksa kami. Sayangnya di beberapa negara Muslim, penindasan terhadap Ahmadiyah dilegalkan.”

Seorang polisi berdiri di atas puing-puing rumah anggota Ahmadiyah yang diserang massa di Cikeusik, Senin (2/7).

Ada banyak hal yang bisa saya kecam mengenai kehidupan di Amerika. Namun kebebasan beragama dan menyatakan pendapat yang mereka terapkan adalah prinsip yang menurut saya begitu luhur dan indah, serta amat layak jadi inspirasi. Prinsip “separation of church and state, ” atau pemisahan antara negara dan agama, menjamin bahwa dalam demokrasi, kelompok agama mayoritas tidak dapat menindas hak kelompok agama minoritas. Agama Mormon misalnya, sempalan gereja Latter Day Saints yang oleh sebagian umat Nasrani dianggap sesat, tetap diberi ruang bernapas sepanjang tidak melanggar hukum. Hukum dalam hal ini adalah semua undang-undang yang dikeluarkan pemerintah pusat atau daerah, dan semua hukum tersebut tunduk pada Amandemen Pertama yang menjamin kebebasan beragama. Intinya, di sini orang bebas menyembah siapapun dan apapun. Bebas pula untuk tidak menyembah sama sekali. Tak ada yang merasa terganggu kalau saya tiba-tiba menyatakan menyembah Donald Bebek misalnya. Lebih tepatnya, bisa saja ada yang terganggu tapi jika kemudian pihak tersebut menindas saya, aparat tidak ragu menindak secara hukum. Peristiwa tersebut diperlakukan seperti kriminalitas, selesai urusan.

Makin miris saya mendengar penjelasan beberapa pejabat Indonesia yang seolah masih menyalahkan para korban. Selama Ahmadiyah masih mengaku Islam, seolah kekerasan yang terjadi bisa dijustifikasi. Ini sulit saya terima. Prinsip saya, selama seseorang yakin dengan agamanya, apa sih pengaruhnya keyakinan orang lain? Kekerasan yang mengatas-namakan agama bagi saya tak lebih dari /insecurity, /kekerdilan jiwa dan pembodohan yang ditunggangi kepentingan tertentu. Jangan biarkan kebiadaban ini terjadi lagi. Berikan setiap orang ruang untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Tindak pelaku kekerasan dengan prinsip supremasi hukum, siapapun pelakunya.

Semoga kita semua bisa lebih dewasa. Salam dari Washington.

*Blog ini berisi opini penulis yang tidak mencerminkan pendapat maupun posisi editorial VOA.

Para wartawan asing menyimak pidato Presiden Hosni Mubarak di sebuah hotel di Kairo, Selasa (2/2). Dalam pidato ini, Mubarak mengumumkan ia tidak akan mencalonkan diri lagi pada pemilu berikut di bulan September (AP Photo/Lefteris Pitarakis).

Pada hari Rabu, 2 Februari, kemarin Presiden Barack Obama memalingkan wajahnya dari sekutu terkuat di jazirah Arab dengan mengutuk kekerasan antara pendukung Presiden Hosni Mubarak dan demonstran yang merebak menjadi bentrok berdarah di Kairo dan menyerukan agar Presiden Mubarak mempercepat proses transisi kekuasaan.

Selama dua minggu ini, menarik untuk melihat evolusi posisi pemerintah Obama mengikuti krisis yang berkembang begitu cepatnya bahkan dalam hitungan jam, bukan hari.

Minggu, 29 Januari, utusan khusus Gedung Putih, mantan Dubes AS untuk Mesir Frank Wisner yang kenal dekat secara pribadi dengan Presiden Mubarak dikirim ke Kairo. Menurut laporan beberapa media ketika Wisner berangkat, belum jelas apa pesan Gedung Putih yang harus disampaikannya pada Mubarak, dan baru dalam beberapa kali hubungan telepon selama perjalanan pesawat terbang ke Kairo, diputuskan bahwa Wisner akan menyampaikan pada Mubarak agar tidak ikut pemilu mendatang dan segera menyiapkan transisi politik secara teratur.

Frank Wisner betermu Mubarak pada hari Senin, yang pada hari Selasa kemudian berpidato menyatakan tidak akan lagi mencalonkan diri dalam pemilu September mendatang, bukan lengser sekarang. Tak lama kemudian Presiden Obama menelpon Presiden Mubarak lalu menyampaikan pidato. Ia tampak hati-hati dan tidak menyatakan Presiden Mubarak seharusnya turun segera dan menekankan bukan tempatnya AS atau negara manapun untuk menentukan pemimpin Mesir, namun menekankan bahwa proses transisi harus melibatkan semua suara dan kubu oposisi Mesir. Hal ini kemudian dijabarkan oleh Juru Bicara Gedung Putih Robert Gibbs sebagai ‘termasuk kelompok non-sekuler’ (kelompok Ihwanul Muslimin).

Tak lama kemudian kekacauan merebak di Kairo antara massa pro dan anti-Mubarak. Pada saat yang sama, Kementerian Luar Negeri Mesir merilis pernyataan menolak seruan Barat agar Mubarak segera mundur dan bahwa pihak asing memicu kerusuhan dalam negeri Mesir.

Para demonstran anti-pemerintah menonton pidato Presiden Obama dari Washington, DC, yang memberikan reaksinya atas perkembangan terbaru di Mesir, Rabu (2/2), (AP Photo/Lefteris Pitarakis)

Washington kalang-kabut menentukan posisinya terhadap Mesir. Di satu pihak, AS tentu ingin stabilitas demi menjaga kepentingannya di kawasan, terutama menyangkut keamanan dan masa depan Israel, pemberantasan terorisme dan kelompok fundamentalis, serta kepentingan ekonomi berkaitan dengan lancarnya transportasi 40 persen minyak dunia yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika Utara melewati Terusan Suez. Di pihak lain, AS tak bisa kelihatan ketinggalan kereta di tengah gerakan reformasi dunia Arab, dan harus bergerak sekarang untuk memastikan bahwa perjuangan rakyat Mesir ini tidak kemudian diambil-alih oleh kelompok fundamentalis yang bertujuan menciptakan pemerintahan represif dan tidak bersahabat dengan Barat.

Banyak pihak menuduh pemerintahan Obama selalu terlambat selangkah dalam mengikuti krisis Mesir. Ada analisa yang menyatakan bahwa hal ini disengaja, Gedung Putih sengaja menunjukkan bahwa kebijakan mereka bersifat responsif dan bukan mendikte situasi di lapangan. Itu sebabnya mereka memilih terminologi “transisi teratur yang harus dimulai sekarang”, terminologi longgar yang bisa diartikan berbagai cara, dan bukan tuntutan tegas seperti “Mubarak harus mundur sekarang.” Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa gerakan ini murni milik rakyat Mesir dan bukan tunggangan Barat.

Tapi, Barack Obama bukan cuma sekedar penonton. Harus diingat bahwa ialah yang berpidato di Kairo menekankan pentingnya sistem pemerintahan yang mencerminkan kehendak rakyat. Meski bukan Barak Obama yang menanam benih reformasi di Mesir, namun menurut saya, ia turut ‘menyiram’ benih yang sekarang menjadi gerakan yang merebak pecah.

Lebih dari sekedar putus hubungan dengan sekutu dekat di Timur Tengah, krisis Mesir ini merupakan taruhan besar bagi kepentingan AS. Dengan merebaknya revolusi rakyat di berbagai negara Arab: Tunisia, Mesir, Yaman, pemerintah AS cemas kerusuhan akan dimanfaatkan oleh kubu radikal seperti Al-Qaida dan melemahkan operasi kontra teror AS di kawasan. Namun sebaliknya, jika demo di jalan ini dapat mewujudkan transisi damai menuju pemerintahan pluralistik dan sekuler, hal ini akan melemahkan argumen Al-Qaida bahwa satu-satunya jalan menggulingkan pemerintahan-pemerintahan Arab yang otoriter dan pro-Barat adalah dengan melancarkan jihad berdarah. Pemerintahan-pemerintahan baru di Timur Tengah yang demokratis, non-represif akan membuka lembaran baru bukan hanya bagi rakyat Timur Tengah namun juga bagi hubungan Islam dan Barat.

Bagaimana menurut Anda?

*Blog ini berisi opini penulis yang tidak mencerminkan pendapat maupun posisi editorial VOA.

Para mahasiswa yang berkumpul di halaman gedung MPR/DPR, Jakarta, merayakan pengunduran diri Presiden Suharto, Kamis, 21 Mei 1998(AP Photo/Bullit Marquez).

Seminggu belakangan ini, saya mengamati gerakan pro-demokrasi di Mesir membuat saya nostalgia gerakan reformasi Indonesia tahun 1998. Saat itu saya tahun terakhir kuliah di Hubungan Internasional FISIP-UI, dan beruntung sekali punya pengalaman ikut demo dan ambil bagian dalam rangkaian kejadian yang mengubah sejarah negeri kita. Banyak kenangan-kenangan manis, dapat kenalan baru dari kampus-kampus lain, bekerja menjadi fixer untuk stasiun TV asing, dan menginap di gedung DPR-MPR sambil makan nasi bungkus kiriman warga yang simpati dengan gerakan reformasi. Saya harap transisi relatif mulus yang kita alami bisa juga dialami saudara-saudara kita di Mesir.

Bagi pemerintahan Obama, situasi di Mesir merupakan batu ujian politik luar negeri. Sejauh ini Washington menyatakan tidak mau memihak, hanya mendukung tuntutan reformasi dan demokratisasi namun tidak menyerukan lengsernya Presiden Hosni Mubarak. Tampak jelas kehati-hatian Washington, mengingat Presiden Mubarak adalah sekutu dekat AS. Bayangkan, setiap tahunnya AS memberi bantuan ekonomi dan militer senilai 1,5 milyar dolar ke pemerintahan Mubarak. Mubarak dianggap berjasa atas bantuannya saat Perang Teluk pertama melawan Saddam Hussein. Mubarak juga tokoh kunci dalam perundingan Israel-Palestina, dan menjadi benteng antara Israel dan negara-negara Arab. Secara geografis Mesir juga sangat penting, karena menguasai terusan Suez yang merupakan jalur perairan penting bagi perekonomian dunia.

Rakyat berdemonstrasi di Kairo, Senin (1/31). Golongan oposisi menggalang aksi demonstrasi yang ditargetkan mampu mengumpulkan satu juta orang untuk menuntut pengunduran diri Presiden Hosni Mubarak.

Saat ini tak ada yang tahu apa yang akan terjadi di Mesir, termasuk pemerintah AS. Kekhwatiran utama bagi AS tentunya apabila ternyata di balik gerakan rakyat ini muncul kekuatan politik yang anti Barat dan anti Israel. AS juga ingat pengalaman masa lalu ketika Presiden George W. Bush mendesak demokratisasi di jazirah Arab, dan ternyata Hamas menang pemilu di Jalur Gaza.

Dengarkan  segmen ‘Pojokan DC’ di Delta FM bersama Patsy dan Farhan:

Meski tampak hati-hati, sikap Washington ini jauh lebih suportif dibanding saat gerakan anti-pemerintahan Ahmadinejad tahun 2009-2010 lalu. Saat itu Washington memilih diam hingga akhirnya unjuk rasa habis dibungkam pemerintah Iran.

Seperti yang kita rasakan sebagai warga Indonesia, mengisi kemerdekaan dan melanjutkan perjuangan reformasi jauh lebih sulit daripada menggulingkan seorang diktator.  Saya harap warga Mesir, dan warga lain di Timur Tengah bisa menemukan jalan yang terbaik.

Salam dari Washington!

*Blog ini berisi opini penulis yang tidak mencerminkan pendapat maupun posisi editorial VOA.

Aktor Al Pacino memerankan tokoh Michael Corleone dalam film 'The Godfather' keluaran tahun 1975, yang didasarkan pada novel berjudul sama karya Mario Puzo.

Seperti apa bayangan Anda tentang Mafia? Sindikat kriminal yang kejam tapi keren ala Al Pacino dan Marlon Brando dalam film “The Godfather”? Ray Liotta dan Robert DeNiro dalam “Goodfellas”? Ternyata gambaran mafia Amerika sekarang ini jauh dari misteri dan glamor karangan Hollywood. Ternyata mereka kakek-kakek berperut buncit dengan gaya pakaian sembarangan; sepatu kets, jeans kedodoran, celana olah raga. Sama sekali tidak keren! Berantakanlah romantika saya tentang “La Costa Nostra” ini.

Minggu lalu FBI, biro investigasi federal AS meringkus 127 anggota dan pemimpin mafia lima “keluarga” Mafia di New York: keluarga Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese dan Luchese – serta anggota keluarga mafia New Jersey and Rhode Island – atas berbagai tuduhan termasuk pembunuhan, pemerasan, bisnis rentenir dan judi ilegal hingga pemerasan tenaga kerja. Inilah penangkapan mafia terbesar dalam sejarah FBI. Penangkapan ini agak mencengangkan, sebab siapa sangka mafia masih begitu berkuasa?

Klik tautan berikut untuk berita selengkapnya:
http://www.nypost.com/p/news/opinion/opedcolumnists/this_will_start_mob_war_0sWMWr9eZOTpHrRHC3qEeM#ixzz1Bu9ByQ5V

Sejak diloloskannya UU Anti-Mafia (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations laws) pada tahun 1970, aparat Amerika berhasil melemahkan sindikat kejahatan yang terdiri dari sekitar 20 keluarga di kota-kota besar Amerika, seperti New York, Philadelphia, Detroit dan Chicago. Mereka ini adalah keturunan kriminal asal Sisilia, Italia yang bermigrasi ke AS pada akhir abad ke-19. Mafia Amerika mengalami masa jaya sekitar tahun 1920-1930an sejak diberlakukannya “Prohibition”, yaitu masa di mana produksi, penjualan dan distribusi alkohol dilarang secara nasional. Pada masa inilah kejayaan Al Capone, bos mafia yang berkuasa di Chicago.

Simak segmen “Pojokan DC” di Delta FM bersama Patsy dan Farhan:

Salah satu tersangka anggota mafia, Richard Dehmer, 75 tahun, dari Springfield, New Jersey, terlihat meninggalkan gedung pengadilan Martin Luther King Jr. di Newark, NJ, Kamis (1/20).

Aktivitas dan pengaruh mafia berkurang jauh sejak beberapa anggota mafia melanggar “Omerta”, yaitu sumpah yang melarang mereka menjadi informan, sehingga aparat berhasil meringkus bos-bos kriminal ini. Namun antara lain karena perhatian pemerintah AS dan New York terpusat pada pemberantasan aksi terorisme, mafia pun diam-diam kembali beraksi hingga pencidukan minggu lalu.

Apakah ini akhir sindikat kejahatan terorganisir di Amerika? Belum tentu. Seperti pernyataan seorang mantan anggota mafia, “Selama masih ada orang yang mau berjudi, prostitusi, pinjam uang ke rentenir, maka mafia akan terus bertahan.” Tugas aparat untuk terus membasminya pun tak akan pernah berhenti.

Di Indonesia pun kita mengenal istilah mafia dalam konteks pelanggaran hukum yang sudah bersifat kronis dan struktural, misalnya ‘mafia pajak’, ‘mafia pengadilan’ dsb. Sulit memang memberantas mafia-mafia ini selama masih ada ‘orang dalam’ yang melindungi mereka. Inilah tantangan bagi pemerintah dan warga Indonesia; menegakkan hukum, siapapun pelanggarnya.

Salam dari Washington!

*Blog ini berisi opini penulis yang tidak mencerminkan pendapat maupun posisi editorial VOA.

Seorang polisi berjalan di depan rumah Jared Lee Loughner di Tucson, Arizona, Sabtu, 8 Januari 2011 (AP Photo/Matt York).

Pembunuhan politik bukan fenomena yang biasa terjadi di Amerika Serikat. Menjadi politisi di negara ini masih relatif aman, resiko ancaman fisik paling banter hanya menjadi sasaran lemparan sepatu seperti yang terjadi pada Presiden Bush tahun 2009. Itupun terjadinya di luar negeri, tepatnya di Irak. Politisi di AS umumnya masih nyaman bersalaman dengan rakyat, mencium bayi konstituen, makan hamburger bersama. Tidak seperti negara-negara Asia Selatan seperti India, Pakistan dan Bangladesh di mana pembunuhan merupakan resiko pekerjaan politisi. Di Amerika Serikat, percobaan pembunuhan terakhir kali terjadi di masa Presiden Ronald Reagan tahun 1981.

Namun, kejadian Sabtu kemarin menunjukkan berbeda. Ketika tengah bersilaturahmi dengan warga di lapangan parkir sebuah supermarket di Tucson, anggota DPR asal negara bagian Arizona Gabbrielle Gifford menjadi sasaran penembakan jarak dekat ala gangster. Pelakunya melepas tembakan dengan membabi-buta, menewaskan enam orang termasuk seorang hakim dan anak perempuan usia sembilan tahun. Sembilan-belas orang luka-luka. Gabbrielle Gifford sendiri terkena tembak di kepala dan saat ini dalam kondisi kritis di rumah sakit.

Foto tersangka Jared Lee Loughner yang dirilis oleh Kantor Sheriff Pima County (AP Photo/Pima County Sheriff's Dept. via The Arizona Republic)

Tersangka pelakunya yang kini dalam tahanan adalah Jared Loughner, seorang pemuda yang baru berusia 22 tahun. Belum jelas apa motif penembakan ini namun belakangan muncul beberapa video buatan Loughner di YouTube, yang menunjukkan sentimen anti-pemerintah. Beberapa rekan sekolahnya memberikan gambaran Jared sebagai pria yang tidak stabil. Aparat tengah menyelidiki apakah Jared bertindak sendiri dan apakah penembakan ini terkait dengan berbagai ancaman yang diarahkan ke Gabbrielle Gifford ketika Undang-Undang Reformasi Layanan Kesehatan tengah ramai diperdebatkan.

Simak segmen ‘Pojokan DC’ di Delta FM berikut ini bersama Patsy Widakuswara dan Farhan:

UU Reformasi Kesehatan merupakan agenda ambisius Partai Demokrat yang baru tercapai di bawah pemerintahan Obama. Intinya adalah jaminan pemerintah agar setiap warga AS mendapatkan layanan kesehatan, termasuk warga yang tidak mampu membeli asuransi. Sebelum UU ini disahkan Maret tahun lalu, AS merupakan satu-satunya negara maju di dunia yang tidak menyediakan layanan kesehatan gratis bagi warganya. Presiden Obama sendiri merupakan pendukung agenda ini, antara lain karena pengalaman pribadinya menyaksikan perjuangan ibunya meninggal dunia akibat kanker. Namun kubu Republik dan kelompok Konservatif sangat menentang UU ini yang menurut mereka adalah contoh keterlibatan pemerintah yang berlebihan dalam hidup rakyat.

Secara sederhana, dikotomi politik Amerika bisa dibedakan menjadi kubu Liberal dan Konservatif. Secara fiskal, kubu Liberal ingin pemerintahan besar yang erat terlibat dalam hidup rakyat, mengenakan pajak untuk berbagai program kesejahteraan bagi warga miskin yang membutuhkan. Sedangkan kubu Konservatif ingin /small government/, di mana pemerintah tak banyak terlibat, meminimalkan penarikan pajak dan melepas kesejahteraan rakyat pada mekanisme kapitalisme pasar. Secara sosial pun ada perbedaan keduanya, kubu Liberal biasanya lebih permisif dalam issu-issu seperti pernikahan sesama jenis dan hak perempuan untuk aborsi sementara kubu Konservatif cenderung menilai hal-hal seperti itu melanggar moral dan agama.

Penembakan Gabbrielle Gifford ini merupakan perkembangan terakhir dalam pertarungan retorika politik Amerika yang makin sengit di bawah pemerintahan Obama, apalagi jika terbukti motif penembakan ini berdasarkan politik. Yang membuat issu ini semakin panas adalah tudingan sebagian pihak bahwa kejadian ini dipicu oleh provokasi seorang politisi konservatif Sarah Palin, mantan calon wakil Presiden gandengan John McCain yang dikalahkan pasangan Obama-Biden dalam pemilu presiden 2008. Dalam kampanyenya menentang Reformasi Layanan Kesehatan yang diusung Obama, di situsnya Sarah Palin memasang gambar peta AS di mana distrik-distrik yang dikuasai politisi Demokrat pendukung reformasi ini dipasangi simbol bidikan senapan. Nama para politisi ini, termasuk Gabbriele Gifford dimasukkannya dalam ‘daftar sasaran’. Sarah Palin juga menggunakan kata-kata provokatif seperti “reload”.

Yang sekarang sedang hangat dibahas di blogosphere dan jejaring pertemanan adalah apakah retorika Sarah Palin ini menjadi pemicu tindak kekerasan tersebut. Melalui facebook Sarah Palin menyampaikan belasungkawa atas penembakan ini, yang segera disambut ribuan komentar, baik mereka yang mendukung maupun menyalahkannya. Juru bicara kubu Palin sendiri menyatakan sangat tidak masuk akal jika Sarah Palin disalahkan, menurutnya simbol tersebut bukan lambang bidikan senapan melainkan simbol lokasi peta.

Kasus ini dipastikan akan terus berkembang minggu ini, membuat kedua kubu semakin. Presiden Obama telah menyerukan agar bangsa Amerika bersatu dan saling mendukung di tengah tragedi ini.

Salam dari Washington.

*Blog ini berisi opini penulis yang tidak mencerminkan pendapat maupun posisi editorial VOA.

Presiden Obama menghabiskan liburan akhir tahunnya di Hawaii, salah satunya dengan bermain golf di klub Mid-Pacific County, Kaneohe (AP Photo/Chris Carlson)

Apa resolusi tahun baru Anda? Diet? Olah raga? Lebih banyak waktu untuk keluarga? Meski resolusi tahun baru umumnya gagal (paling tidak itulah yang terjadi pada saya), bersyukurlah kita yang tak wajib punya resolusi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Lain halnya dengan Presiden Obama. Resuolusinya untuk 2011 adalah “menumbuhkan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan dan memperkuat kelas menengah AS.” Berat, kan? Di akhir 2010, ekonomi AS masih terpuruk dengan tingkat pertumbuhan di bawah tiga persen, tidak cukup untuk mengurangi tingkat pengangguran yang terus bertengger mendekati 10 persen. Apalagi mengingat begitu banyak pekerjaan rumah lain yang sudah menantinya.

Sebelum mengkaji apa saja PR Obama 2011 ini, mari simak apa saja yang telah dicapainya tahun 2010. Sebagian besar analisa yang saya baca menyebutkan 2010 merupakan tahun “lumayan” bagi Barack Obama. Meskipun partainya mengalami kekalahan telak dalam pemilu sela November kemarin, beberapa agenda legislatifnya telah tercapai. Termasuk reformasi layanan kesehatan, suatu hal yang diimpikan oleh sejumlah Presiden AS dari Partai Demokrat pendahulunya. Demikian pula dengan reformasi sektor finansial, meski tak jelas apakah kerangka yang terbentuk mampu mencegah ambruksnya sistem finansial AS seperti yang terjadi tahun 2008. Ada pula berbagai legislasi persamaan hak kelompok minoritas, seperti UU yang menjamin kesetaraan gaji perempuan dan pencabutan UU yang melarang kaum homoseksual yang bertugas di militer AS terbuka mengenai orientasi seksual mereka.

Meski demikian banyak yang terbengkalai. Penjara tawanan teroris Guantanamo masih terus beroperasi, padahal saat dilantik awal 2009 dulu Presiden Obama berjanji akan menutupnya dalam waktu setahun. Demikian pula dengan perdamaian Israel-Palestina yang mandek. Di awal 2011 ini tak banyak yang berbeda dibanding awal 2010. Meski sempat ada pembicaraan langsung antara pemimpin Israel dan Palestina, namun tak lama kemudian berhenti akibat isu pembangunan pemukiman Yahudi. Ini PR besar, khususnya mengingat hadiah Nobel 2009 yang diberikan kepada Barack Obama sebagian besar bertumpu pada harapan terciptanya perdamaian di Timur Tengah. Demikian pula dengan janji Presiden Obama untuk memperbaiki hubungan dengan dunia Islam. Sebagian besar pihak menyatakan, janji ini baru terpenuhi di tingkat retorika belaka, belum sampai ke ranah kebijakan.

Presiden Barack Obama and Ibu Negara Michelle Obama menghadiri makan malam Natal di Pangkalan Marinir AS di Kaneohe, Hawaii (AP Photo/Carolyn Kaster)

Di tahun 2011 ini pasukan AS dijadwalkan mulai ditarik keluar dari Afghanistan, tepatnya pada bulan Juni. Meski bukan Presiden Obama yang memulai perang ini, namun memasuki tahun kesepuluh perang ini kini sering dijuluki “Obama’s War.”  Gedung Putih juga harus menghadapi dua kekuatan nuklir yang tak bersahabat, yaitu Iran dan Korea Utara. Kedua negara ini berpotensi mengancam stabilitas di kawasan masing-masing.

Beberapa hari lalu sempat ada pemberitaan bahwa di samping berbagai tugas maha berat di panggung internasional, akan ada tugas satu lagi bagi Barack Obama: menjadi ayah untuk yang ketiga kalinya. Rumor kehamilan Michelle Obama tersebut sempat membuat sebagian rakyat Amerika girang menghadapi prospek adanya bayi di Gedung Putih. Tapi untung cuma rumor… coba bayangkan betapa repotnya mengurusi Ahmadinejad, Kim Jong Il dan Baby Obama sekaligus!

Selamat tahun baru 2011. Dari Washington, saya ucapkan salam, sukses dan semangat untuk Anda tahun ini!

*Blog ini berisi opini penulis yang tidak mencerminkan pendapat maupun posisi editorial VOA.